Selasa, 05 Desember 2017 - 21:03:16 WIB
Pemkab Tegal Sampaikan Empat Raperda ke DPRD
Diposting oleh : Kabarberitaku
Kategori: Pemerintahan - Dibaca: 25 kali


Foto Dok

Kabarberitaku.com, ( Slawi )- Pemerintah Kabupaten Tegal menyampaikan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Raperda tersebut adalah Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017- 2031, Perubahan Atas Perda Kabupaten Tegal nomer 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, Perubahan Ketiga Atas Perda nomer 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Perubahan ketiga atas Perda nomer 2 Tahun 2012 Tentang Retrihusi Daerah.

" Raperda disampaikan pada saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tegal  yang dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung DPRD, Senin (4/12/2017)," kata Sekda Pmekab Tegal dokter Widodo Joko Mulyono,MKes,MM

Pria yang akrab dipanggil Dokter Joko ini  mengatakan,  Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017- 2031 dimaksudkan untuk menjawab hadirnya UU Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengharuskan setiap Daerah dapat berbenah diri mengembangkan dan membangun sektor Pariwisata. Kemudian lanjutnya, Perubahan Atas Perda Kabupaten Tegal nomer 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan RTRW dapat dilakasanakan sesuai dengan perundang- undangan dan sesuai dengan fakta di lapangan. Dimana nanti setiap kecamatan bisa berkembang sesuai dengan RTRW.

Sedangkan Perubahan Ketiga Atas Perda nomer 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, seiring dengan UU nomer 24 Tahun 2013 Pemkab Tegal telah menetapkan Perda nomer 3 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda Nomer 10 Tahun 2015 yang salah satunya adalah sanksi administrasi bagi warga yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan melampaui batas waktu pelaporan.

Lantas Perubahan ketiga atas Perda nomer 2 Tahun 2012 Tentang Retrihusi Daerah ini diajukan ke DPRD sebagai tindaklanjut atas  Peraturan Menteri Dalam Negri No 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/HO. Yang muatannya menghapus pasal yang mengatur restribusi ijin ganguan /HO.(Makmur/kbK)  




BERITA TERKAIT