Sabtu, 20 September 2014 - 23:53:59 WIB
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berkah Atau Musibah ?
Diposting oleh : Jabur Pantura
Kategori: Gaya Hidup - Dibaca: 37105 kali




Dari sekian puluh Bab dan ratusan pasal yang diamanatkan Undang- Undang Desa, makalah ini hanya akan membahas masalah satu pasal saja yang mengatur tentang ALOKASI DANA PEMBANGUNAN DESA DARI APBN lengkap dengan dampak positif dan negatifnya bagi aparatur Pemerintah Desa. Oleh publik pasal ini lebihdikenal / dipahami dengan istilah SATU DESA SATU MILYAR RUPIAH . Meskipun hitungan /asumsi ini tidak 100 % benar adanya, sebab menurut kalkulasi dan akumulasi pendapatan keuangan desa bisa lebih dari satu milyar rupiah . Sesuai dengan aturan baku penggunaan dana pembangunan desa yang bersumber dari APBN dimaksud, secara garis besar akan dibagi menjadi dua bagian dengan prosentasi sebagai berikut : I . Anggaran pembangunan Desa dari APBN setiap tahun anggaran = Rp. 1.000.000.000 ; . 30 % dari Rp.1.000.000.000 = Rp.300.000.000 digunakan untuk belanja rutin Desa . 70 % dari Rp. 1.000.000.000 =Rp.700.000.000 digunakan utk pembangunan fisik /infrastruktur. SIMULASI PENGGUNAAN DANA Contoh : Kabupaten Pati Jawa Tengah terdiri dari : 20 Kecamatan dan rata – rata setiap KecamatanTerdiri dari 20 Desa 20 Kecamatan x 20 Desa x700.000.000 = Rp. 280.000.000; (Dua Ratus Delapan puluh Miliyar Rupiah) Jadi asumsi tiap Kecamatan : 20 Desa X RP.700.000.000 = Rp 14.000.000.000 ; ( Empat Belas Miliyar Rupiah ) Keterangan : Uang tersebut diatas terutama yang diperuntukan pembangunan fisik/infrastruktur desa akan cair relatif dalam minggu, bulan dan tahun anggaran yang sama. Dipergunakan membelibarang /material bangunan yang relatif sama jenisnya untuk setiap Desa baik dalam ruang lingkup Kecamatan maupun Kabupaten.
KAJAIAN MASALAH
 1.Ada uang tidak ada barang. Hal ini terjadi dikarenakan setiap desa akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan barang yang relatif sama jenisnya, jika setiap Kecamatan ada 20 Desa dan setiap Desa membelanjakan dana pembangunan Desanya masing- masing sejumlah Rp.700.000.0000 = RP.14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah), satu hal yang tidak mungkin toko-toko bangunan di Kecamatan setempat memiki stog barang senilai sampai dengan RP.14.000.000.000. Demikian juga toko-toko bangunan di Kecamatan-Kecamatan lain dalam lingkup Kabupaten . Masalah yang akan timbul adalah, dikarenakan kesulitan mendapat material/bahan bangunan maka sangat mungkin waktu pengerjaan proyek akan mundur dari waktu yang ditentukan dan apabila proyek tidak selesai dalam tahun anggaran, maka uang dari APBN dimaksud harus dikembalikan kepada Kas Negara secara utuh.
2. Ada barang tetapi harganya mahal, hal seperti ini dapat dipastikan akan terjadi, sesuai dengan hukum pasar , jika permintaan pasar lebih besar dari stock barang (DEMAND lebih banyak dari pada SUPPLAY), maka harga satuan barang akan lebih mahal dari HET (Harga EceranTertinggi). Apabila harga material harganya melebihi dari satuan harga barang yang telah ditetap dalam pagu anggaran, dipaksakan tetap dibeli, maka akan dianggap Mark Up pada saat LPJ di akhir proyek/program. 3. BARANGTIDAK SESUAI SPEK/SPESIFIKASI. Pembelian material bangunan tentu saja harus sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) & RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) telah ditentukan diawal tentang jenis dan volumenya serta harganya. Contoh; untuk membuat jembatan jenis besinya ditentukan 20 inci, karena kesulitan mendapatkan besi beton 20 inci pada saat pelaksanaan proyek, sementara yang tersedia besi beton 15 inci. Dan jika dipaksakan dibeli kemudian digunakan untuk pembuatan jemabatan dengan pertimbangan proyek jembatan selesai tepat waktu, maka yang akan terjadi dianggap melakukan penyimpangan ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPKP. Perlu diketahui bahwa uang tersebut bersumber dari APBN, maka yang akan memeriksa bukan hanya Bawasda (Badan Pengawas Daerah) Kabupaten / Inspektorat Kabupaten tetapi pemeriksanya juga BPKP/BPK. 3. Nota tidak sesuai dengan standart accounting.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nota-Nota pembelian barang yang dikeluarkan oleh toko-toko bangunan setempat (wilayah Kecamatan ) format maupun kolomnya sangat berbeda- beda bahkan tidak ada kolom PPN/ PPH sehingga ketika dilampirkan didalam LPJ diakhir Proyek sangat potensial terjadinya masalah. SOLUSI; Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB X Tentang BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB XI Tentang Kerja sama antar Desa Pasal 92. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB XI Bagian ke dua tentang KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA Pasal93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 39Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pembinaan dan pengawasan BUMDes. 1. Sesuai dengan konsideran / dasar hukum tersebut diatas, maka setiap desa wajib mendirikan BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa ) dalam rangka pertumbuhan, perkembangan serta kebangkitan ekonomi pedesaan demi kelancaran dan kemandirian pembangunan Desa secara umum. 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap Desa didalam wilayah Kecamatan selanjutnya membentuk BKAD- BUMDes ( Badan Kerja Sama Antar Desa – Badan Usaha Milik Desa). 3. BKAD-BUMDes antar Kecamatan dalam Kabupaten wajib membentuk BKAD-BUMDes Kabupaten, sehingga terjadilah gabungan BUMDes dalam sekala Kabupaten sehingga akan memiliki daya tawar /bergaining power ekonomi yang kuat dan tangguh. 4. Menunjuk PASADENA ( PASAR DESA NUSANTARA ) atau sebutan lain yang merupakan Devisi Ekonomi Pembangunan Masyarakat Desa, sebagai pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan pembangunan Desa, yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Desa melalui BUMDes masing-masing Desa dalam sekala Kecamatan maupun Kabupaten.
 Tugas pokok dan kewajiban pasadena
 1. Mengadakan barang /bahan bangunan sejumlah cukup sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
 2. Menyediakan barang /bahan bangunan dan lainya sesuai dengan spesifikasi.
 3. Harga-harga barang yang disediakan oleh PASADENA harus lebih murah dibanding dengan harga–harga barang/material yang     dijual oleh toko-toko bahan bangunan setempat.
 4. PASADENA(PASAR DESA NUSANTARA) yang merupakan kepanjangan tangan dari BKAD _ BUMDEs wajib menerbitkan nota standart     Acounting sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BPKP.
 5. PASADENA( PASAR DESA NUSANTARA ) wajib mengembalikan keuntungan 50 % kepada masing-masing anggota BUMDes melalui     Pemerintah Desa masing-masing. 50 % keuntungan yang lainya sebagai biaya operasional PASADENA.
 6. PASADENA ( PASAR DESA NUSANTARA) mengadakan stock barang di ibu kota Kecamatan dengan merekrut tenaga kerja setempat.
 7. Barang-barang material bangunan yang disediakan oleh PASADENA adalah barang produksi Pabrikan, sementara barang-barang     material Lokal akan diadakan oleh pengurus PASADENA Kecamatan dalam koordinasi PASADENA PUSAT.
 8. PASADENA membantu proses pembuatan LPJ masing- masing Pemerintah Desa /anggota BUMDes.
 9. Kinerja PASADENA dikontrol oleh Badan Pengawas (BP) BKAD BUMDes masing-masing Kecamatan.

                              KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA/     BUMDes KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA;
    A. Membantu PT.PASADENA apabila didalam operasionalnya di wilayah Kecamatan jika terjadi hambatan-hambatan yang             

       bersifat teknis.
    B. Memberikan foto copy RAB (Rencana Anggaran Bangunan ) kepada menejemen PT.PASADENA sebagai identifikasi atas  

        jenis-jenis        barang yang harus disediakan PT.PASADENA secara kolektif.
    C. Pemerintah Desa memberikan foto copy rekening Desa kepada menejemen PT.PASADENA .

Penulis : Urip Haryanto, Ketua DPN PARADE NUSANTARA Bidang OKK, Sekjend DPP Kongres Desa Indonesia, Inisiator Lahirnya UU no.6 thn 2014 tentang Desa. Penggagas LUMBUNG SUARA DESA.




BERITA TERKAIT