Kamis, 02 November 2017 - 01:16:25 WIB
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belum Terima Aduan Kecurangan Pilkades
Diposting oleh : Kabarberitaku
Kategori: Pemerintahan - Dibaca: 96 kali


Foto:Dok Kbk




Kabarberitaku.com, ( Slawi )- Kepala DPMPD Prasetyawan SH Mhum, mengungkapkan pihaknya belum menerima aduan atau laporan adanya kecurangan dalam proses Pilkades serentak. Secara umum menurutnya proses pemilihan berjalan kondusif.

"Untuk komplain sampai saat ini secara resmi belum ada, termasuk laporan kecurangan belum ada masuk dari  panitia pengawas (panwas) dan panitia pemantau ," ujarnya Kepada Kabarberitaku.com, Rabu  (01/11/2017).

Pihaknya memastikan seluruh pantia Pilkades telah melaksanakan pleno surat suara di tingkat desa. Menurutnya sesuai aturan apabila ada sengketa Pilkades ditingkat desa diberikan waktu selama satu minggu, sebelum penetapan Cakades terpilih ditingkat Desa."Tapi jika tidak ada persoalan dan semua pihak sudah sepakat, langsung ditetapkan ditingkat Desa, untuk kemudian diproses ditingkat Kabupaten, sehingga pelantikan kepala desa terpilih bisa dilaksnakan secepatnya pada 24 November - 24 Desember 2017," jelasnya.

Kemudian lanjut Prasetiawan, sesuai mekanisme aturan, setelah 30 hari penetapan, Cakades terpilih mesti di berikan Surat Keputusan (SK).Pihaknya memastikan proses hari Pencoblosan Pilkades serentak, berjalan kondusif. Tidak ada keributan maupun, desakan Pilkades ulang. Kendati demikian lanjut Pras, bilamana  terjadi sengketa  dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang I yang diikuti 48 desa , akan diselesaikan oleh panitia penyelenggara pilkades di tingkat desa, dengan difasilitasi panitia pengawas (panwas) dan panitia pemantau. Sedangkan khusus untuk sengketa hasil pilkades akan diselesaikan langsung oleh bupati dalam waktu 3 hari sejak diterimanya permasalahan sengketa tersebut.

" Jika terjadi permasalahan atau sengket, maka  Bupati akan memerintahkan inspektorat dan pengawas dan  pemantau pilkades, agar melakukan kajian  sengketa hasil pilkades. Jadi  keputusan final adanya laporan sengketa hasil pilkades semua  ada di tangan bupati," paparnya.


Disinggung mengenai banyaknya surat suara yang tidak sah dan ramai dibicarakan masyarakat, dan bilaman ada keberatan dari para calon Kades yang merasa dirugikan dengan adanya dugaan kecurangan,  Pras menjelaskan, pihaknya mempersilahkan calon yang keberatan dengan hasil pilkades karena banyaknya surat suara yang tidak sah untuk mengadukan ke bupati. Setelah ada aduan, bupati nantinya akan mengeluarkan keputusan jika perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara yang tidak sah.

"Nanti bupati bisa menggunakan Keputusan Bupati terkait dengan penghitungan ulang suara tidak sah, jadi untuk Pilkades Ulang tidak mungkin, hanya saja di mungkinkan perhitungan surat suara tidak sah bisa, ya tadi tetap dengan surat keputusan Bupati, itupun jika ada pengaduan dari warga," paparnya.  

Diakuinya, dalam Pilkades tahap ke I terdapat   banyak surat suara tidak sah, hal itu dikarenakan adanya  dua bekas coblosan saat tahapan pemungutan suara, yang dilaksanan pada Minggu (29/10/2017).Pras berpendapat, surat suara tidak sah di karenakan  pemilih tidak membuka surat suara secara penuh dan langsung mencoblos gambar calon yang terlihat.(Makmur/kbk)








BERITA TERKAIT