Selasa, 23 Mei 2017 - 17:35:43 WIB
BPJS Kesehatan Kembali Raih Opini WTP
Diposting oleh : Kabarberitaku
Kategori: Kesehatan - Dibaca: 203 kali


 

Kabarberitaku.com, ( Tegal )-  Di tahun ketiga  pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS), BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian positif ini diberikan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan tahun 2016.

 

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan penilaian WTP diberikan atas Dana Jaminan Sosial (DJS) dan dana BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk semua materiel, posisi dana DJS maupun BPJS Kesehatan, kinerja keuangan, serta arus kas selama 2016 dinyatakan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia.

“Pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP. Tiga kali berturut-turut selama jadi BPJS Kesehatan, dan kali ke-25 sejak BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero),” kata Fachmi Idris pada acara paparan publik laporan keuangan dan pengelolaan program JKN-KIS tahun 2016 di Jakarta, Selasa (23/5/2017) melalui rilis yang diterima redaksi kabarberitaku.com.

Dikatakan, audit yang dilakukan KAP merupakan wujud implementasi dari prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas, sebagaimana tertuang dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS.

Audit laporan keuangan BPJS Kesehatan 2016 dilakukan oleh KAP Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited.

Fachmi menambahkan opini WTP ini menjadi modal utama bagi BPJS Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage yang ditargetkan tercapai pada 1 Januari 2019 mendatang, yakni seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Selain WTP, pada kesempatan itu Fachmi juga menyampaikan berbagai capaian yang diraih BPJS Kesehatan selama tiga tahun berjalan. Selama tiga tahun, program JKN-KIS mencapai kemajuan luar biasa, di antaranya dari sisi kepesertaan, jumlahnya meningkat dari dari 171,9 juta pada 2016 menjadi 177 juta lebih menjelang pertengahan 2017.

Cakupan kepesertaan JKN-KIS tergolong terbesar dan tercepat. Jerman misalnya, untuk mencakup 80,6 juta jiwa peserta dibutuhkan waktu 27 tahun. Jepang membutuhkan waktu 36 tahun untuk menjamin 100 persen penduduknya, dan Korea Selatan butuh 26 tahun untuk menjamin kesehatan 97 persen penduduk.

“Tetapi sekali lagi kami katakan, keberhasilan ini karena kerja sama semua stakeholder, melibatkan banyak pihak, bukan hanya BPJS Kesehatan,” kata Fachmi.

Dari sisi pelayanan, kata Fachmi, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 20.708 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik pratama, dokter prakter perorangan, dan lain-lain. BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 2.068 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit dan 3.094 fasilitas kesehatan penunjang, seperti apotek, laboratorium, dan lain-lain.

“Keberadaan program ini sangat menolong masyarakat yang membutuhkan upaya memulihkan kondisi kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya,” kata Fachmi.

Hal ini, lanjut Fachmi, terlihat dari jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan mencapai 192,9 juta kunjungan atau kasus, yaitu terdiri dari 134,9 juta kunjungan di FKTP, 50,4 juta kunjungan ke FKRTL, dan 7,65 juta kasus rawat inap di rumah sakit.

Dari sisi keuangan, pendapatan iuran per 31 Desember 2017 sebesar Rp 67,4 triliun dengan realisasi biaya manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp 67,2 triliun. Pemerintah juga telah merealisasikan suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 6,83 triliun.

Selain WTP, BPJS Kesehatan juga berhasil melaksanakan good governance. Hasil pengukuran good governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian sangat baik, yang merupakan predikat tertinggi, yaitu di atas 85, dengan capaian skor aktual 88,49 dari skor maksimal 100.

Pada 2016, pencapaian lainnya, di antaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) setelah dua target akhir tercapai, yakni distribusi Kartu Indonesia Sehat 100 persen dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) yang mencapai 109,41 persen dari taget yang diberikan pemerintah.(Makmur/Kbk)

 




BERITA TERKAIT